1.
IDENTITAS BUKU
Judul
Buku : Kebijakan Publik,teori dan
proses
Penulis
: Budi Winarno
Penerbit
: Media Presindo Yogyakarta
Tahun
: 2002 , ISBN 9799222621
Ketebalan
:
284 halaman + cover
2.
TUJUAN
PENGARANG BUKU
Buku ini bertujuan untuk membantu mereka yang berminat
mempelajari dan ingin memahami kebijakan public. Beberapa konsep, teori dan
model dalam kebijakan public diperkenalkan untuk membantu dalam
mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis proses pembuatan dan penetapan
kebijakan public, hingga taraf terminasi kebijakan public. Buku ini menjadi
penting dalam konteks bagaimana seharusnya kita memahami proses kebijakan public
sebgai sesuatu yang berpengaruh secara nyata dalam kehidupan kita.
Buku Kebijakan Publik Karangan Budi Winarno terdiri dari
bab per bab yang dibahas secara terperinci dalam buku ini begitu bisa dijadikan
sumber referensi dalam tugas peresesnsian buku ini. Selain itu bahasa dan juga
kalimat yang lugas dalam buku ini menurut saya mempermudah saya dalam
menentukan bahasan apa yang seharusnya kita ketahui di dalam buku yang setebal
kurang lebih 200-an halaman di dalam buku ini. Buku ini sangat menarik untuk
dikaji oleh setiap mahasiswa ilmu sosial, pembahasan demi pembahasan yang
terstruktur dalam buku ini tentunya menunjukkan cara berpikir ilmiah dan
sistematis sehingga diharapkan memudahkan berbagai kalangan utuk memahami
kebijakan public secara mendalam
3.
RANGKUMAN
ISI BUKU
·
Penjelasan
Secara Garis Besar
Secara garis besar,dan
ditinjau dari Babnya sudah terlihat dengan jelas dan terperinci bahwa buku Budi
Winarno ini mengandung beberapa hal berikut
. Defenisi
Kebijakan Publik Dari Berbagai Tinjauan Pendekatan Dan Teori Para Ilmuwan
Social
2 . Model
dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik,yang didalam buku ini dijabar
kan secara lugas dan sekali lagi sangat tersusun dan terarah menurut saya
3. Bahasan
lengkap dalam penjelasan mengenai masalah publik,dan mana yang bukan merupakan
masalah public
4. Di
dalam buku ini juga di konklusikan mengenai Perencanaan kebijakan publik,tahap
pertahap didalamnya sangat dibahas dengan jelas dan ‘adil’
5. Di
bagian bab selanjutnya,buku ini mengetengahkan Perumusan kebijakan publik
secara teroganisir dan tersistematis
6. Hal
yang menarik lagi kita akan mengetahui tahap implementasi kebijakan publik yang
merupakan saduran langsung dari teori yang dijabarkan dalam bab bab awal
7. Setelah
tahap implementasi didalam buku ini juga dijelaskan mengenai Evaluasi
,perubahan dan terminasi kebijakan public
8. Terakhir
dalam buku ini terdapat bab terakhir yang membahas dan mengkomparasi kan contoh
luar biasa Kebijakan Publik di negara Brazil dan Negara Kuba ,dua negara besar
yang menerapkan kebijakan public
Pembahasan kebijakan dalam buku ini
dengan merujuk pada pendekatan proses diatas,akan
mulai dengan mendefinisikan terlebih dahulu mengenai apakah kebijakan publik
tersebut. Bab Kedua,dalam buku ini akan secara khusus membahas mengenai apakah yang dimaksud dengan kebijakan
publik. Berbagai defenisi mengenai kebijakan publik
akan dipaparkan dalam bab ini.Pemaparan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman awal mengenai kebjakan publik
itu sendiri ,sehingga kita dapat dengan mudh membedakan kebijakan publik dengan
bentuk bentuk kebijakan yang lain. Ada banyak defenisi mengenai kebijakan
publik yang dikemukkan oleh para ahli.masing asing defenisi memberi penekanan
yang berbeda beda dan cenderung disesuai kan dengan latar belakang
masing-masing ilmuwan. Pada akhirnya defenisi,kebjakan publik yang dikemukakan
oleh james Anderson akan dijadikan rujukan atau dianggap paling pas untuk
mendefinisikan kebijakan publik.Selain itu. Bab kedua dalam buku ini juga
berusaha untuk menelaah evolusi dan
domain kebijakan publik.Pembahasan mengenai domain, atau area studi ,dimaksudkan
untuk memberi kerangka acuan bagi para peminat kebijakan publik mengenai bidang apa saja yang dapat
dikaji dalam studi kebijakan publlik. Dengan demikian,para peminat studi
kebijakan publik dapat menentukan aspek aspek apa saja yang menarik untuk dikaji.seperti
dapat kita lihat nanti dalam pembahasan di bab kedua buku ini ,domain kebijakan
publik telah berkembang seiring dengan minat para ilmuan terhadap kebijakan public. Pada awalanya
studi kebijakan publik terbatas pada hukum dan ketertiban,namun area studi
kebijakan publik telah melampaui bidang tersebut. Studi ini telah mencakup
berbagai bidang seperti misalnya pendidikan kesehatan perumahan pariwisata
industri erdagangan transportasi atau perhubungan.par ilmuwan yang lebih
cenderung menggunakan pendekatan substansif biasanya mengkaji bentuk bentuk kebijakan
seperti ini.
Pembahasan pada bab berikutnya
berkaitan dengan model dan pendekatan yang biasa digunakan dalam analisis
kebijakan publik.Pada bab ini akan dipaparkan pendekatan yang biasa digunakan
oleh para ahli dalam melakukan model model dan pendekatan pendekatan analisis
kebijakan.Pembahasan yang dilakukan oleh James Anderson,James P.Lester dan
joseph stewar akan dijadikan acuan untuk mengupas model model dan pendekatan
pendekatan dalam analisis kebijakan. Seperti dalam hal pendefinisian kebijakan publik,dalam menetapkan model
model dan penekatan dalam analisis kebijakan,para
ahli jua cenderung berbeda satu dan lainnya.
Model yang akan dibahas dalam bab ini meluputi model pluralis, dan
model elitis.Sementara itu, beberapa pendekatan
yang akan dikupas dalam analisis kebijakan adalah pendekatan
kelompok,pendekatan proses fungsional yang dikemukakan oleh Harld
Lasswel,pendekatan kelembagaaan ,pendekatan peranserta warganegara dan
pendekatan psikologis plus 9 pendekatan yang dikemukakan oleh Lester dan
Stewart. Pembahasan model model dan pendekatan pendekatan dalam analisis
kebijakan publik ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam melakukan analisis
kajian kebijakan publik dan untuk memberikan “alat’
yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam kajian terhadap kebijakan publik.
Dalam melakukan pembahasn terhadap
model model dan pendekatan pendekatan ini tidak ditujukan untuk menentukan
pendekatan atau model terbaik,karena masing masing pndekatan dan model yang
dikemukakan oleh para ahli memiliki
keunggulann yamasing masing.Biasanya,pendekatan atau model tersebut
cocok untuk mengkaji kebijakan publik dalam suatu kasus tertentu,namun gagal
dalam menjelaskan kasus yang lain.
·
Penjelasan
Secara Rinci
Dalam Buku karya
Budi Winarno ini menjelaskan , minat untuk mengkaji kebijakan publik telah
berlangsung sejak amat lama, bahkan sejak zaman Plato dan Aristoteles, walaupun
saat itu studi mengenai kebijakan publik masih terfokus pada lembaga-lembaga negara
saja. Ilmu politik tradisional
lebih menekankan pada
studi-studi kelembagaan dan pembenaran filosofis terhadap
tindakan-tindakan pemerintah, namun kurang menaruh perhatian pada hubungan
antara lembaga tersebut
dengan kebijakan-kebijakan publik. Baru setelah itu perhatian para ilmuwan
politik mulai beranjak pada masalah-masalah proses-proses dan tingkah laku yang
berkaitan dengan pemerintahan dan aktor-aktor politik. Sejak adanya perubahan
orientasi ini, maka ilmu politik mulai dianggap memberi perhatian pada
masalah-masalah pembuatan keputusan secara kolektif atau perumusan kebijakan. Kebijakan sebagai suatu arah tindakan
yang diusulkan oleh seseorang,
kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan
kesempatankesempatan terhadap
kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan
dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu
sasaran atau suatu maksud tertentu. kebijakan
publik adalah keputusan pemerintah guna memecahkan masalah
publik.
Defenisi
kebijakan public dalam buku budi winarno
Budi Winarno dalam bukunya “Teori dan Proses Kebijakan
Publik”, ia mempergunakan istilah kebijakan, Kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu
lembaga pemerintah) atau sejumlah
aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Budi winarno, 2002 :14).Menurut
Charles O. Jones, istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan
kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda (Budi Winarno, 2002 : 16). Berkaitan
dengan pengertian kebijakan tersebut, Carl Friedrich dalam Budi Winarno (2002 : 16) memberikan pengertiannya sebagai berikut : Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah
dalam suatu lingkungan tertentu,
yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatankesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk
menggunakan dan mengatasi
dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau
suatu maksud tertentu.Istilah kebijakan yang dimaksud dalam buku ini
disepadankan dengan kata policy yang dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom)
maupun kebajikan (virtues).
Budi Winarno bahwa istilah
‘kebijakan’ ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain
seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan,
standar, proposalan grand design. Bagi para policy makers (pembuat kebijakan)
dan. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang
dimaksud dengan kebijakan (policy). Setiap definisi tersebut memberi penekanan
yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena setiap ahli mempunyai latar
belakang yang berbeda-bedapula. Seorang penulis mengatakan, bahwa kebijakan
adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan
keputusan.
Budi Winarno (2005) mendefinisikan kebijakan publik
antara lain dengan mengajukan pendapat Robert Eyeston, (1997) the Treads of Policy: A study in leadership”
Indianapolis: Bobbs-Merril hal 18, sama dengan yang dikemukakan Sholchin yakni
“ hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”
Definisi tentang kebijkan publik diberikan oleh Thomas R.
Dye dalam buku Budi Winarno yang dinyatakan kebijakan
publik adalah apapun yang dipilih
oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Walaupun definisi Dye ini
cukup akurat, namun sebenarnya belum cukup memadai untuk mendeskripsikan
kebijakan publik sebab kemungkinan masih terdapat perbedaan yang cukup besar
antara apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dengan apa yang sebenarnya
dilakukan. Di samping itu, konsep ini bisa mencakup tindakan-tindakan seperti
pengangkatan pegawai baru atau pemebrian izin atau lisensi yang biasanya
tindakan-tindakan tersebut tidaklah dianggap sebagai masalah-masalah kebijakan
karena sebenarnya berada di luar kebijakan publik.
Budi Winarno mengingatkan bahwa dalam mendefinisikan
kebijakan haruslah melihat apa yang
sebenarnya dilakukan daripada
apa yang diusulkan mengenai
suatu persoalan. Alasannya adalah karena kebijakan merupakan suatu proses yang
mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehingga definisi kebijakan yang
hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai. Beralasan hal
tersebut, Budi Winarno menganggap definisi dari James Anderson yang mirip
dengan definisi Friedrich sebagai yang lebih tepat. Anderson merumuskan
kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang
aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan
tertentu yang dihadapi. Jadi, definisi ini memusatkan perhatian pada apa yang
sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain
itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dan
keputusan (decision) --pemilihan salah satu di antara berbagai alternatif
kebijakan yang tersedia.
Dengan kata lain,
kebijakan publik adalah
keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik. Keputusan itu bisa
berimplikasi pada tindakan maupun bukan-tindakan.Kata ‘publik’ dapat berarti
masyarakat dan perusahaan, bisa juga berarti negara –sistem politik serta
administrasi. Sementara ‘pemerintah’ adalah orang atau sekelompok orang yang
diberi mandat oleh seluruh anggota suatu sistem politik untuk melakukan
pengaturan terhadap keseluruhan sistem.
Faktor lain yang
menyebabkan para ahli berbeda dalam memberikan definisi kebijakan publik ini
menurut Budi Winarno15 karena perbedaan
pendekatan dan model apakah kebijakan
publik dilihat sebagai
rangkaian keputusan yang
dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya
dapat diramalkan. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh
Robert Eyeston sebagaimana
yang dikutip oleh
Budi Winarno16 . Eyeston mengatakan bahwa ‘secara
luas’ kebijakan publik
dapat didefinisikan
sebagai’hubungan suatu unit
pemerintah dengan lingkungannya”.
Definisi yang sama juga
dikemukakan oleh Jones. Definisi
lain tentang kebijkan publik diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Budi
Winarno yang dinyatakan
kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah
untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Walaupun definisi Dye ini cukup akurat,
namun sebenarnya belum cukup memadai untuk mendeskripsikan kebijakan publik
sebab kemungkinan masih terdapat perbedaan yang cukup besar antara apa yang
ingin dilakukan oleh pemerintah dengan apa yang sebenarnya dilakukan. Di
samping itu, konsep ini bisa mencakup tindakan-tindakan seperti pengangkatan
pegawai baru atau pemebrian izin atau lisensi yang biasanya tindakan-tindakan
tersebut tidaklah dianggap sebagai masalah-masalah kebijakan karena sebenarnya
berada di luar kebijakan publik. W.I Jenkis yang merumuskan kebijaksanaan
publik sebagai “a set of interrelated decisions taken by a political actor or
group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving
them within a specified situation where these
decisions should, in
prinsciple, be within
the power of these actors to achieve” (serangkaian keputusan yang saling
berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekolompok aktor politik
berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara utnuk
mencapainya dalam suatu
situasi dimana keputusan-keputusan itu
pada prinsipnya masih
berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para
aktor tersebut).
Model
Kebijakan Publik
Model kebijakan merupakan penyerdehanaan sistem masalah
dengan membantu mengurangi komplekssitas dan menjadikan dapat di kelola oleh
para analisis kebijakan. Model yang akan dibahas dalam buku ini meluputi model
pluralis, dan model elitis
1. Model
Elitis/ Policy as Elite Prerence
Model
ini mempunyai asumsi bahwa kebijakan public di pandang sebagai nilai – nilai
dan pilihan – pilihan elit yang memerintah. Model elit ini lebih memusatkan
perhatian pada peranan kepemimpinan dalam pembentukan kebijakan public.
2. Model
Pluralis/Policy as Group Equilbrium
Model
ini berangkat dari suatu anggapan bahwa interaksi antara kelompok dalam
masyarakat adalah pusat perhatian dari politik. Model pluralis lebih menitik
beratkan bahwa kebijakan public terbentuk dari pengaruh sub sistem yang berada
dalam sistem demokrasi.dalam model ini pada dasarnya mencerminkan keseimbangan
yang tercapai dalam perjuangan antar kelompok pda suatu waktu tertentu.
Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan di pandang dalam pengertian yang
luas oleh karenanya Budi Winarno
(2002 : 110) dalam bukunya mengutip pernyataan
Lester dan Stewart yang
mengemukakan bahwa kebijakan dapat di golaongkan dalam dua karakteristik
berbeda yaitu :
1. Jumlah
perubahan yang terjadi saat proses implementasi kebijakan berlangsung
2. Sejauh
mana consensus menyangkut tujuan antara pemeran dalam proses implementasi.
Dalam buku ini pada halaman 125
pengertian implementasi dikemukakan oleh Edward
III : Implementasi Kebijakan adalah tahap pembuatan
kebijakan antara pembentukan kebijakan
dan konsekuensi – konsekensi bagi masyarakat yang di pengaruhinya.
Kebijakan Publik dipandang sebagai
variabel bebas bila fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan terhadap
sistem politik dan lingkungan.
Alasan
kedua adalah alasan profesional: studi kebijakan dimaksudkan untuk menghimpun
pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah
sosial sehari- hari. Dalam hal ini Don K. Price(1964)12 membuat perbedaan antara tingkatan ilmiah
(the scientific estate) yang berusaha menetapkan pengetahuan dan tingkatan
profesional (the professional estate) yang berusaha menerapkan pengetahuan
ilmiah kepada penyelesaian masalah-masalah
sosial praktis.
Beberapa ilmuwan
politik setuju bahwa seorang
ilmuwan dapat membantu menentukan tujuan-tujuan kebijakan publik, namun beberapa
yang lain tidak sependapat .James E. Anderson termasuk yang mendukung
profesionalitas (bukan hanya saintifik). Menurutnya, jika kita mengetahui
sesuatu tentang fakta-fakta yang membantu dalam membentuk kebijakan publik atau
konsekuensi-konsekuensi dari
kebijakan-kebijakan yang mungkin
timbul, jika kita tahu bagaimana
individu, kelompok atau pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan
kebijakan mereka, maka kita layak memberikan hal tersebut dan tidak layak untuk
berdiam diri. Oleh karenanya menurut Anderson adalah sesuatu yang sah bagi
seorang ilmuwan politik memberikan saran-saran kepada pemerintah maupun
pemegang otoritas pembuat kebijakan agar kebijakan yang dihasilkannya mampu
memecahkan persoalan- persoalan dengan baik. Tentunya pengetahuan yang
didasarkan pada fakta adalah prasyarat untuk menentukan dan menghadapi
masalah-masalah masyarakat. Alasan ketiga adalah alasan politik: mempelajari
kebijakan public pada dasarnya dimaksudkan
agar pemerintah dapat
menempuh kebijakan yang tepat
guna mencapai tujuan
yang tepat pula.
Definisi kebijakan yang oleh Budi
Winarno dianggap lebih tepat
dibanding definisi lainnya
adalah yang dikemukakan James Anderson yang diartikan sebagai kebijakan
yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat
pemerintah. Dalam kaitan ini, aktor-aktor bukan pemerintah (swasta) tentu saja
dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijakan publik.
4.
KEUNGGULAN
& KELEMAHAN BUKU
·
Keunggulan
Buku:
Menurut
saya buku ini sangat menarik untuk dikaji oleh setiap mahasiswa ilmu sosial, Dosen
yang memerlukan rujukan ilmiah hal ini tidak terlepas dari penjabaran demi
penjabaran oleh ilmuan sosial yang beragam latar belakangnya,sehingga mengenai
“kebijakan publik’ kita sendiri dapat melihatnya dengan “kaca mata berpikir’
dari berbagai latar belakang
Selain
itu pembahasan demi pembahasan yang terstruktur dalam buku ini tentunya
menunjukkan cara berpikir ilmiah dan sistematis ,sehingga diharapkan memudahkan
berbagai kalangan manapun yang ingin mengkaji “Kebijakan Publik” dengan beragam
pisau analisa sebagai teknik mutahkir dalam tujuan memulihkan dan membangun
negaranya.
·
Kelemahan
buku
Sulit
bagi saya untuk mencari kelemahan dari buku ini,karena menurut pendapat saya
buku ini telah sukses mengantarkan seseorang untuk bisa memahami apa itu
kebijakan publik,dari segi teori ,proses.Namun hal yang seharusnya ada dalam
buku ini adalah Sejarah perkembangan kebijakan publik dan juga implementasi
untuk negara Indonesia di buku ini menjadi alasan yang termarjinal kan yang
menjadikan kekurangan di buku ini.
5 .
KESIMPULAN
& SARAN
Kesimpulannya
bagaimana pun saya beranggapan bahwa buku ini sudah bisa dijadikan bahan
reujukan utama mengenai topik Kebijakan Publik,terdapat hal hal yang perlu
diperhatikan juga seperti implementasi “kebijakan publik’ di negara Indonesia
dan negara berkembang lainnya sama sekali tidak saya temui secara pasti dan
rinci di dalam bahasan buku ini ,sehingga kita sangat sulit menemukan bagaimana
implementasi kebijakan publik di Indonesia dan masa tahun 2000-an
kak perkenalkan saya sora dr semarang, mau nanya ini ada bukunya komplit ga ya? kalo ada minta tolong untuk dishare, untuk kepentingan penelitian saya, makasih sebelumnya :)
BalasHapusterima kasih untuk sharing ilmunya. sangat bermanfaat bagi kami yang baru menempuh kuliah pasca. semoga menjadi amal ibadah yang tiada akhir pahalanya.
BalasHapus